Latar belakang
Pendidikan merupakan salah satu white weapon ( senjata putih/halus) dalam penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang.di masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat miskin yang menemui banyak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal.
Dari sudut pandang lain, kebijakan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang mendapat jangkauan layanan pendidikan. Dan juga, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).
Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.
Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drastis. Hal ini mempunyai dampak pada beberapa sektor kehidupan masyarakat yang di antaranya pada kesehatan dan pendidikan. Pada sektor kesehatan ditandai dengan semakin sulitnya masyarakat untuk memperoleh pengobatan yang murah atas penyakit yang dideritanya. Pada sektor pendidikan yang ditandai antara lain dengan banyaknya siswa putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Guna memperkecil dampak kenaikan harga BBM di sektor pendidikan, Masyarakat yang langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM berupa melambungnya berbagai kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.penyaluran dana bos ini perlu pengawasan yang sangat ketat. diharapkan semua yang terkait dengan Bos turun langsung ke lapangan untuk memonitoring, mengawasi dan melaporkan kecuurangan yang mungkin timbul di realita di lapangan.
Pendidikan merupakan salah satu white weapon ( senjata putih/halus) dalam penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang.di masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat miskin yang menemui banyak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal.
Dari sudut pandang lain, kebijakan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang mendapat jangkauan layanan pendidikan. Dan juga, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).
Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.
Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drastis. Hal ini mempunyai dampak pada beberapa sektor kehidupan masyarakat yang di antaranya pada kesehatan dan pendidikan. Pada sektor kesehatan ditandai dengan semakin sulitnya masyarakat untuk memperoleh pengobatan yang murah atas penyakit yang dideritanya. Pada sektor pendidikan yang ditandai antara lain dengan banyaknya siswa putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Guna memperkecil dampak kenaikan harga BBM di sektor pendidikan, Masyarakat yang langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM berupa melambungnya berbagai kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.penyaluran dana bos ini perlu pengawasan yang sangat ketat. diharapkan semua yang terkait dengan Bos turun langsung ke lapangan untuk memonitoring, mengawasi dan melaporkan kecuurangan yang mungkin timbul di realita di lapangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar