PERAN ORANG TUA untuk BINA DIRI ANAK TUNAGRAHITA

1.      GRANT THEORY

a.      Tipologi peran orang tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tipologi adalah ilmu yang watak tentang bagian manusia di golongan-golongan menurut corak watak masing-masing.

Tipe orang tua yang khas menurut Elizabeth B. Murlock (1978:204) adalah :

1.      Melindungi secara berlebihan. Melindungi secara berlebihan mencakup pengasuhan dan pengendalian anak yang berlebihan

2.      Permisivitas. Membiarkan anak berbuat sesuka hati dan sedikit pengekangan

3.      Memanjakan. Memanjakan membuat anak egois

4.      Penolakan. Mengabaikan anak

5.      Penerimaan. Orang tua yang menerima, memperhatikan perkembangan dan kemampuan anak.

6.      dominasi

7.      Tunduk pada anak. Orang tua yang tunduk pada anaknya. Anak mendominasi dirumah

8.      Faforitisme. Tipe orang tua yang hanya memperhatikan salah satu anaknya.

9.      Ambisi orang tua. Ambisi orang tua yang berharap anaknya naik status sosialnya.

Ada 6 tipe yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu ;

1.      Tipe orang tua bayang-bayang

2.      Tipe orang tua rapuh

3.      Tipe orang tua kontrol

4.      Tipe orang tua piala

5.      Tipe orang tua sibuk

6.      Tipe orang tua meninggal

b.      Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan Kusus menurut Bandi Delphie (2006:1)adalah Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan kata ”Anak Luar Biasa”  anak yang yang menandakan adanya kelainan kberupa penglihatan husus yang mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya  yaitu hendaya penglihatan (tuna Netra), hendaya pendengaran dan bicara (tunarungu wicara), hendaya perkembangan kemampuan (tuna grahita), anak dengan hendaya kondisi fisik (tuna daksa), anak dengan hendaya prilaku maladjusment (tuna laras), anak autisme, anak dengan hendaya belajar, anak dengan hendaya perkembangan ganda (tuna ganda)

Anak Tuna grahita menurut Moh Amin (1995:11) adalah anak-anak yang kecerdasannya jelas berada dibawah rata-rata, mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kurang cakap dalam memikirkan hal bstrak, sulit dan berbelit-belit.

1.      Pendidikan Berkebutuhan Khusus (Sekolah Luar Biasa)

·         SLB/A bagian Tuna Netra

Adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kondisi indra penglihatan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kerusakan pada mata, syaraf mata dan atau bagian otak yang mengelola stimulus visual.

·         SLB/B bagian Tuna Rungu Wicara

Adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kekurangan atau kehilangan kemampuan untuk mendengar yang disebabkan oleh kerusakan sebagian atau seluruh alat pendengarannya.

·         SLB/C bagian Tuna Grahita

Adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki hambatan dalam proses berfikir, emosi, sikap, dan kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya.

·         SLB/D bagian Tuna Daksa

Adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami penyimpangan dari rata-rata sebab mengalami kecacatan fisik, yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi normal tulang, otot dan persendiannya.

·         SLB/E bagian Tuna Laras

Adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang nakal ( anak nakal, anak berkelainan tingkah laku, delingkwen)

2.       Klasifikasi anak tuna grahita

·         Tuna grahita ringan dengan IQ 50-70

·         Tuna grahita sedang dengan IQ 30-50

·         Tuna grahita berat dan sangat berat dengan IQ ‹ 30

c.       Bina Diri / Activity of Daily Living

Menurut Widjajantin (1991:72) layanan pendidikan bagi anak tunagrahita selain pada pendidikan yang bersifat akademik, non akademik juga diadakan pembinaan terhadap bantu diri atau dalam istilah lainnya Activity of Daily Living (ADL).

Ruang lingkup ADL meliputi:

1)      Bidang penampilan diri dan sikap

2)      Bidang makanan dan minuman

3)      Bidang kesehatan lingkungan

4)      Bidang tugas-tugas sederhana di rumah

5)      Bidang keuangan

6)      Bidang pemeliharaan anak kecil

2.      Penelusuran Kepustakaan

a.       Perpustakaan Kampus I Unevesitas Muhammadiyah Malang

b.      Perpustakaan SMA PGRI Lawang Malang

c.       Dari Internet

d.      Perpustakaan  Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang

3.      Validasi Kepustakaan

NO.	NAMA	JUDUL BUKU	KOMPETENSI	PENERBIT	KETERANGAN
1.	Anastasia Widjajantin	Dasar-dasar Pendidikan Luar Biasa	Di bidang Pendidikan luar Biasa	FIP. IKIP Malang. 1991	Anggota Ikapi
2.	Moh Amin	Ortopedagogik anak tuna grahita	Di bidang pendidikan tenaga guru	DepDikBud Dirjen Pendidikan Tinggi 1995	Angota Ikapi
3.	Bandi Delphie	Pembelajaran Anak Tuna Grahita	Di bidang Pendidikan luar biasa	PT. Refika Aditama. Bandung 2006	Annggota Ikapi ISBN: 979-1073-22-8
4.	Elizabet Hurlock	Perkembangan Anak	Alih bahasa edisi ke 6 Di bidang Psikologi	Erlangga 1978	Anggota Ikapi UN-10
5.	UU.RI.No.20 Tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional	-	Depdiknas. Jakarta. 2003	-

4.      Hasil Penelusuran Kepustakaan

a.       .Widjajantin, Anastasia. 1991. Dasar-dasar Pendidikan Luar Biasa. Malang: FIP IKIP Malang.

b.      Amin Moh. 1995. Ortopedagogik Anak Tuna Grahita. Bandung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

c.       Delphie, Bandi. 2006. Pembelajaran Anak Tuna Grahita. Bandung: PT. Refika Aditama.

d.      Hurlock Elizabet. 1978. Perkembangan ana  .jakarta. Erlangga

e.       Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

5.      Fokus Penelitian

a.      Peran orang tua

Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah menyangkut peran orang tua  dalam pelaksanaan bina diri di keluarga dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Dengan membimbing anak supaya bisa melakukan Bina Diri untuk dirinya sendiri, seperti merawat diri, mengurus diri, menolong diri, komunikasi dan adaptasi lingkungan dan diharapkan dapat hidup mandiri di keluarga, sekolah dan masyarakat. Pembelajaran Bina Diri diarahkan untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan bina diri untuk kebutuhan dirinya sendiri sehingga mereka tidak membebani orang lain.

b.      Pendidikan Berkebutuhan Khusus bagi Anak Tunagrahita

Pendidikan berkebutuhan khusus bagi anak tunagrahita adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki hambatan dalam proses berfikir, emosi, sikap, dan kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Menurut batasan dari AAMD dalam Delphie (2006:15) menyatakan bahwa anak tunagrahita secara umum mempunyai tingkat kemampuan intelektual di bawah rerata.

c. Bina Diri / ADL (Aktivity of Daily Living)

Menurut Widjajantin (1991:72) Activity of Daily Living (ADL) adalah pendidikan ketrampilan dalam kehidupan sehari-hari bagi anak tunagrahita. Sehingga yang bersangkutan dapat mandiri (mengurus dirinya sendiri) dan dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

6.      Jumlah Jurnal Penelitian, Laporan Penelitian, Text Book

NO.	REFERENSI	JUMLAH
1.	Jurnal	-
2.	Laporan Penelitian	-
3.	Tex book	5

7.      Kerangka Konsep Penelitian

a.                   Pendidikan Berkebutuhan Khusus (Sekolah Luar Biasa)

b.                  Anak tuna Grahita

c.                   Peran orang tua

d.                  Pendidikan ketrampilan hidup sehari-hari / bina diri (Activity of Daily Living)

8.      Waktu / tempat membuat dokumen

            Pembuatan dokumen ini dilakukan di sekolah (SLB Idayu jl. Sulfat indah 2 Blimbing Malang) selesai jam kerja. Dalam pembuatannya dibantu oleh teman seprofesi dengan berbagai pertimbangan terhadap permasalahan yang ada, sesuai dengan tema yang dibahas.

9.      Kesulitan (kelemahan) yang ada

a.       Kesulitan dalam Penentuan judul

b.      Mencari / penelusuran referensi di perpustakaan

c.       Menetukan fokus penelitian

d.      Menyususn kerangka konsep penelitian

10.        Rencana Mengimplementasi kesulitan (kelemahan) yang ada

1. Mencari dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan sesuai dengan substansial pekerjaan yang ditekuni.
2. Mengkonsultasikan judul penelitian, agar diperoleh penelitian yang memiliki sifat original, berkapasitas dan unik.
3. Menelusuri buku-buku referensi di perpustakaan yang memiliki validitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Menentukan fokus penelitian yang telah direncanakan sehingga akan diperoleh kerangka konsep penelitian.

PROBLEM KURIKULUM

              

                Dalam konsepnya kurikulum bina diri sangat ideal sekali apabila faktor penentunya sesuai dengan  yang tercantum dalam keharusan. Misalnya sekolah akan mampu menjabarkan standar kompetensi untuk setiap satuan pendidikan apabila kepala sekolahnya adalah kepala sekolah yang professional, yang mampu menjadi manajer pendidikan yang handal di sekolah yang dipimpinnya, guru-gurunya mampu melaksanakan program yang telah dibuat bersama-sama oleh tim. Tetapi apabila tanpa didukung oleh berbagai pihak maka tidak akan terwujud menjadi kurikulum ideal yang diharapkan semua pihak. Dengan mengetahui bahwa  kurikulum sebagai acuan pendidikan di sekolah, maka kurikulum bbina diri akan menghadapi permasalahan apabila tidak terus menerus di kembangkan sesuai kebutuhan dan tuntutan jaman yang menitik beratkan pada kemajuan ilmu pengetahuan, tekhnologi iman dan taqwa. Permasalahan muncul dalam implementasinya sehingga memerlukan solusi yang cepat, tepat dan efisien.

            Problematika adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu problem, yang berarti soal atau masalah. Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam buku yang berjudul “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengartikan bahwa problem adalah masalah, persoalan.

Secara umum masalah-masalah yang sering dihadapi dalam faktor kurikulum adalah:

a. Terlalu padatnya program sehingga tidak terlaksananya tujuan dari program yang direncanakan.

b. Kurangnya jam pelajaran.

c. Kurikulum yang ada tidak terorganisir dengan baik.

4. Problem Pendidik

Problema pendidik pada umumnya adalah pendidik yang kurang

profesional sehingga dalam pembelajaran kurang bertanggung jawab

dalam menjalankan tugasnya.

solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

PROBLEM ORGANISASI

Sebagai suatu organisasi publik yang sarat dengan kompleksitas fungsi dan tugas, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua menghadapi sejumlah masalah yang tidak pernah tuntas pemecahannya. Fenomena pendidikan yang seringkali menjadi wacana publik dan diperdebatkan adalah tidak optimalnya layanan pendidikan yang harus diberikan kepada masyarakat. Padahal, kehadiran birokrasi pendidikan  dimaksudkan sebagai instumen untuk menghantar masyarakatnya ke arah yang cerdas dan unggul. Walaupun disadari bahwa kondisi umum mengenai inertia birokrasi, tetapi birokrasi pendidikan di Papua terkon-disikan dalam situasi problematik yang berbeda dan khas. Adalah wajar jika Imawan (1992) menjadi sangat dramatis mempertanyakan mengapa jaringan birokrasi yang dikenal saat ini demikian “kusut” hingga kurang responsif terhadap persoalan yang berkembang dalam masyarakat ? Padahal, ide birokrasi itu justru untuk menyederhanakan kompleksitas urusan dalam masyarakat modern. Salah satu fenomena menarik yang dikonstatir adalah bahwa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh dan berkembang sejalan dengan demokratisasi pemerintahan, terhambat oleh struktur birokrasi. Inertia  birokrasi pendidikan Papua yang khas itu, lebih didominasi oleh tarik-menarik kewenangan antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta antara pihak intansi teknis dan pihak sekolah.

Dwiyanto dan Kusumasari (2001) membuat pernyataan yang menggelitik tentang public service fermormance dalam Policy Brief CPPS Gadjah Mada University Nomor 01/PB-E/2001 : The public service were originally designed to respond to the public’s need. In reality however, the history of bad public service performance in Indonesia makes it a priority for the government to improve it’s relations with the public. If done succesfully, this would in turn widen the government’s public lagitimacy. Sementara itu dalam tulisannya pada Policy Brief CPPS Gadjah Mada University Nomor : 7/PB-E/2003, Selanjutnya, diindikasikan bahwa : One of the causes of the poor public service performance is the complexity of the structure of bureaucracy. The public service bureaucracy often does not have sufficient authority to complete the process serving the public within its own institution. Completing the process of public service often requires the involvement of other institutions.

Pasang surut kinerja birokrasi pendidikan di Papua sangat ditentukan oleh dinamika eksternal dan internalnya. Artinya, responsivitas kebijakan dan strategi pendidikan bergan-tung pada dukungan vital dari : Pertama, konsistensi dan kesamaan cara pandang antara Pemerintah daerah, unit-unit sekolah, dan masyarakat; Kedua, garansi kapasitas organisasi internal dalam konteks capacity building, mencakup : pola anutan doktrin kelembagaan, sifat kepemimpinan, supporting sumberdaya, kelayakan program, dan fleksibilitas struktur organisasi pendidikan. Secara teoritik, kelemahan-kelemahan birokrasi pendidikan di Papua dalam rangka merespon tuntutan pelayanan publik dapat dieliminir melalui pemanfaatan model pendekatan pemecahan masalah yang memiliki relevansi dan koherensi dengan ekologisnya yang khas. Agar sesuai dengan realitas sebab-akibatnya, perlu dikembangkan sejumlah variabel dan indikator lokal atas kesepakatan stakeholders-pendidikan dan didasarkan atas hasil pengkajian akademis.

Upaya-upaya remedies dari serangkaian kondisi fenomenologis birokrasi pendidikan di Papua dalam kaitannya dengan layanan publik, menuntut adanya hasil diagnostik yang akurat dan reliabel dengan instrumen pendekatan pemecahan masalah yang  berkelayakan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah-praktis. Penyertaan karakteristik ekologi lokal sebagai variabel penting dalam analis menjadi bagian penting dari internalisasi faktor-faktor lokal dalam birokrasi pendidikan di Papua. Hal tersebut didukung oleh beberapa pandangan konseptual, misalnya Kimberly dan Rottman dalam Gibson et.al. (1995), menyebutkan bahwa lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses, dan kultur adalah faktor-faktor yang menentukan keefektifan suatu organisasi. Hardjito dalam Tangkilisan, 2005 :150), mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang meliputi : struktur, tujuan, manusia, hukum, prosedur pengoperasian yang berlaku, teknologi, lingkungan, kompleksitas, spesialisasi, kewenangan, dan pembagian tugas. Sunoto (1992), yang menulis tentang aspek manusia dalam analisis organisasi dalam buku suntingan Effendi, dkk (1992 : 223), menyinggung budaya sebagai metafora bagi analisis organisasi, di mana metafora kebudayaan berakar dariasumsi bahwa suatu organisasi merupakan shared meanings dan interpretive scheme yang mengandung unsur-unsur bahasa, norma-norma, nilai-nilai, ideologi, keyakinan, dongeng, yang merupakan dasar dan refleksi perilaku organisasi. Hal ini berarti, di dalam organisasi itu solusi telah diterima begitu saja (taken for granted). Apa yang awalnya dihipotesiskan oleh seorang anggota kelompok, didukung oleh nilai atau dugaan yang lama kelamaan diperlakukan sebagai kenyataan atau jalan keluar. Osborne dan Platrik (2000 : 256-257), menyarankan metode untuk mengubah budaya birokrasi yang bersifat negatif, dengan 4(empat) strategi, yaitu : memperjelaas tujuan organisasi, menciptakan konsekwensi kinerja, menciptakan pertanggung jawaban organisasi terhadap pelanggan; dan menggeser tempat dan bentuk kontrol.

Agenda reformasi birokrasi pendidikan secara menyeluruh di Papua sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi modern harus dapat diarahkan kepada perwujudan birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang efisien,  efektif, terpadu, terjangkau, transparan dan akuntabel. Untuk itu perlu menata kembali birokrasinya yang memungkinkan terjadinya internalisasi kaitan-kaitan ekologis, sehingga dapat menampakkan suatu format birokrasi yang berwajah “kepapuaan”. Maka, dalam rangka mengatasi hambatan birokrasi, salah satu gagasan yang dikembangkan adalah menyusun organisasi secara lebih kenyal dengan model Pertama : mission-type organization yang memfokuskan perhatian pada pencapaian sasaran tertentu secara jelas dan nyata; dan Kedua, matrix organization yang mudah dibongkar pasang, terdiri dari komponen-komponen profesional yang ditata dalam berbagai kombinasi menurut keperluan.

Implikasinya bagi analisis desain model Birokrasi Pendidikan  adalah : Pertama, mempertimbangkan adanya jalur hubungan “segi-tiga” (pemerintah-sekolah-masyarakat); Kedua, memahami dan mendalami aspek-aspek tradisi-budaya, sosial, dan politik yang mewarnai hubungan-hubungan itu; Ketiga, memaknai batas-batas kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi overlapping atau justru memunculkan kerumitan baru; Keempat, menelusuri batas-batas kewenangan otonomi pendidikan, sehingga ditemukan model keseimbangan yang serasi; Kelima, menjustifikasi struktur organisasi yang diharapkan dapat merefleksikan responsivitas layanan publik dan keberpihakannya pada masyarakat.

         Untuk kepentingan itu, dikembangkan model kerangka dasar hubungan birokrasi pendidikan dan responsivitas layanan publik, di mana hubungan-hubungan variabel yang ditelaah menjadi lebih nampak pada gambar tersebut, di mana variabel-variabel hukum, budaya, politik, sosial, dan ekonomi dijadikan sebagai faktor penentu bagi pertumbuhan dan perkembangan model birokrasi Papua  yang responsif terhadap layanan publik prima. Pada gambar di atas,  diperlihatkan adanya gap antara harapan dan kenyataan, di mana responsivitas birokrasi Papua dikerangkakan sebagai “tidak optimal dan masih jauh dari idealisasi harapan”. Penyebabnya adalah kontribusi 5 variabel ekologis dominan yang belum maksimal.