Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis Kebijakan Pendidikan

Anderson (1969) mengatakan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Sifat kebijakan sebagai arah tindakan  dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori, seperti tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyatan kebijakan (policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs), dan dampak-dampak kebijakan (policy outcomes).

Policy demands adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya tuntutan-tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisarantara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat  sesuatu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.

Policy decisions didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan.

Policy statements adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan. Misal undang-undang legislative, perintah-perintah atau dekrit presiden, peraturan administrative dan pengadilan, maupun pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Policy outputs dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah dan keberadaannya perlu dibedakan dari apa yang dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu. Policy outcomes merupakan dampak-dampak  yang lebih merujuk pada akibat-akibatnya pada masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

            Menurut LAKIP (2006) kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, visi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan.    Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dunn (2002) mengatakan,” Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan”. Dalam analisis kebijakan kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum termasuk penggunaan intuisi, pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan mengklasifikasi ke dalam sejumlah komponen tetapi  perancangan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap.

Metodologi analisis kebijakan menggabungkan  lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam memecahkan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi deskripsi dan evaluasi. Perumusan masalah (definisi): situasi yang menyulitkan, membingungkan, di mana kesulitan tersebar keseluruh situasi, yang kesemuanya membentuk suatu masalah. Peramalan (prediksi): menghasilkan informasi tentang konsekuensi yang akan datang dari kebijakan. Rekomendasi (preskripsi): menyediakan  informasi tentang kemungkinan serangkaian tindakan yang akan datang mendatangkan akibat yang bernilai. Pemantauan (deskripsi): informasi tentang sebab-sebab masa lalu dan akibat dari kebijakan. Evaluasi:  mencakup produksi informasi tentang nilai atau kegunaan dari kebijakan yang lalu dan akan datang.

Analisis Kebijakan Pendidikan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi,  bertujuan untuk menyajikan alternatif-alternatif yang layak (sensibel/masuk akal) untuk digunakan dalam memecahkan masalah pendidikan.