Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam Coleman M. & Bush T. (2006; 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian”.

           Implementasi secara sederhana diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Diana A. & C. Tjipto, 2003:7) mengemukakan bahwa:

 “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group).

Berdasarkan uraian mengenai kedua pendapat tentang pengertian implementasi, perlu kami memberikan batasan. Implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat/dampak setelah dilaksanakan tersebut.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Adi, Tarwiyah (2005;11), yaitu:

a.  Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;

b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;

c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Budi Winarno (2002), menyatakan bahwa:

“implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.

Teori-Teori Implementasi Kebijakan

·         Teori Merilee S. Grindle (1980 )

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.

2.   jenis manfaat yang diterima oleh target group.

3.   sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

4.   apakah letak sebuah program sudah tepat.

5. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan

6. apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1.    seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2.    karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.

3.    tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

·         Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ( 1983 )

        Ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

 A. Karakteristik dari masalah

(1)   tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

(2)   tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

(3)   proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.sebuah program akan relatif sulit implementasikan apabila sasaranya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

(4)   cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan prilaku masyarakat.

  B. Karakteristik kebijakan/undang-undang

(1)  kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.

(2)  seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

(3)  besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

(4)  seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.

(5)  kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

(6)  Tingkat komitmmen aparat terhadap tujuan kebijakan

(7)  seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

 C. Variabel lingkungan

(1)      kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tigkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasialan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

(2)      dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intsentif, seperti kenaikan BBM, atau kenaikan pajak akan kurang mendapatkan dukungan publik.

(3)      sikap dari kelompok pemilih (constituency groups) kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalaui berbagai cara antara lain:

·         kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan.

·         kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pertanyaan yang ditujukan kepada badan legislatif.

(4)      tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

• Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1)    Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.

2)    Perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resourse).

3)    Perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain.

4)    Karakteristik agen pelaksana.

5)    Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

6)    Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

• Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Ada empat variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

• Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan weimer dan vining(1999:396) ada tiga variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

1)    Logika dari suatu kebijakan yakni: kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.

2)    Lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

3)    Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.